MEDAN – Permasalahan sistem parkir Kota Medan dan banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam kembali menjadi sorotan DPRD Kota Medan.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan Rico Waas segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola parkir dan penerangan jalan demi meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat.
Menurut Fauzi, hingga saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan, mulai dari pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan hingga kondisi lampu jalan yang padam di banyak titik.
Legislator muda ini menilai penertiban yang dilakukan selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan sistem parkir di Kota Medan.
“Kita melihat penindakan di lapangan masih belum menyelesaikan akar persoalan. Masyarakat tetap mengeluhkan tarif parkir yang tidak sesuai aturan dan kondisi parkir tepi jalan yang belum tertata,” kata Fauzi, Rabu (5/8/2026).
Fauzi menyebutkan bahwa di sejumlah lokasi masih ditemukan pengutipan tarif parkir di luar ketentuan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya kasus kehilangan kendaraan di area parkir tepi jalan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir agar sistem yang diterapkan benar-benar memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir.
Tidak hanya persoalan parkir, Fauzi juga menyoroti banyaknya lampu jalan yang padam di berbagai wilayah Kota Medan.
Ia mengaku keluhan mengenai LPJU padam hampir selalu disampaikan warga dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) maupun reses anggota DPRD.
“Kondisi jalan yang gelap membuat masyarakat merasa tidak aman saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Warga khawatir menjadi korban kejahatan jalanan seperti begal,” ujarnya.
Fauzi menilai perbaikan LPJU seharusnya menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan masyarakat.
Ia meminta Dinas Perhubungan Kota Medan segera melakukan pendataan serta perbaikan lampu jalan yang tidak berfungsi di seluruh kecamatan.
Selain pelayanan publik, Fauzi juga menyoroti informasi yang berkembang terkait sejumlah pekerjaan dan pengadaan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Menurutnya, berbagai informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami mendorong transparansi dalam setiap proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di Dishub Kota Medan. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas kepada publik,” katanya.
Fauzi menegaskan bahwa Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan memberikan perhatian serius terhadap tata kelola Dinas Perhubungan, termasuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat melakukan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dishub Kota Medan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Di akhir keterangannya, Fauzi meminta Wali Kota Medan tidak hanya menerima laporan administratif dari jajaran organisasi perangkat daerah, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Ia menilai pembenahan sistem parkir dan lampu jalan harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
“Pemerintah Kota Medan harus memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembenahan parkir dan penerangan jalan harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
