JAKARTA - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Google LLC atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara dugaan monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan terkait penerapan sistem pembayaran Google Play Billing. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka secara e-litigasi pada Rabu, 19 Juni 2025. Dalam perkara No. 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menguatkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 yang sebelumnya telah menyatakan Google LLC melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kasus ini bermula dari inisiatif KPPU yang mencermati dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b oleh Google LLC. Perusahaan asal Amerika Serikat itu dinilai mewajibkan para pengembang aplikasi yang ingin mendistribusikan produknya melalui Google Play Store untuk menggunakan sistem pembayaran internal mereka, yakni Google Play Billing System (GPB System). Jika tidak patuh, aplikasi tersebut berisiko dihapus dari toko aplikasi. Selain itu, Google LLC memungut biaya layanan (service fee) sebesar 15–30% dari setiap transaksi yang terjadi melalui sistem tersebut. Setelah melalui pemeriksaan sejak Juni hingga Desember 2024, KPPU memutuskan pada 21 Januari 2025 bahwa Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b. Google dinilai melakukan praktik monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar serta pengembangan teknologi. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google LLC dan memerintahkan perusahaan tersebut menghentikan praktik wajib penggunaan Google Play Billing. KPPU juga mewajibkan Google membuka kesempatan bagi semua pengembang aplikasi untuk mengikuti skema alternatif User Choice Billing (UCB), dengan insentif pengurangan biaya layanan minimal 5% selama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Google kemudian mengajukan keberatan atas putusan tersebut melalui surat tertanggal 7 Februari 2025 ke Pengadilan Niaga. Namun dalam sidang terbaru, keberatan tersebut resmi ditolak, dan putusan KPPU tetap berlaku penuh. Dengan demikian, Google LLC diwajibkan menjalankan seluruh ketentuan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.