JAKARTA – Dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kembali menjadi sorotan publik. Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (4/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan penyimpangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada lembaga antirasuah tersebut. Para peserta aksi membawa spanduk dan baliho berisi tuntutan agar KPK melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan kasus yang disebut terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Soroti Dugaan Pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19 Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, mengatakan salah satu kasus yang menjadi perhatian pihaknya adalah dugaan penyimpangan dalam proses pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Menurutnya, KPK perlu melakukan audit investigatif terhadap seluruh tahapan pengadaan aset tersebut, mulai dari proses penilaian, pembayaran, hingga pengalihan hak kepemilikan. "Kami meminta KPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pembelian aset eks Rumah Singgah Covid-19 untuk memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara," ujar Sukri dalam orasinya. Dua Dugaan Kasus Lain Ikut Dilaporkan Selain kasus eks Rumah Singgah Covid-19, koalisi GARANSI dan AMPPUH juga menyampaikan laporan terkait dua dugaan kasus lainnya. Pertama, dugaan pengaturan proyek pemerintah yang disebut melibatkan proses pelelangan dan pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Kedua, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Tahun Buku 2024 yang menurut mereka perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. "Kami berharap seluruh laporan yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Sukri. Desak KPK Tindak Lanjuti Laporan Dalam aksi tersebut, massa meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terhadap seluruh laporan yang telah disampaikan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan laporan hingga terdapat kepastian hukum dari lembaga berwenang. Aksi yang berlangsung di depan Gedung KPK tersebut berjalan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap KPK dapat menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut terkait tudingan yang disampaikan massa aksi. (Red)