Distribusi BBM Lumpuh Diterjang Banjir Sumatera: Pengamat Tuntut Evaluasi Total Pertamina

MEDAN– ​ Krisis distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera memicu kritik tajam. Respons PT Pertamina (Persero) dinilai lambat, tidak adaptif, dan minim transparansi, sehingga menimbulkan efek domino pada penanganan darurat dan stabilitas sosial-ekonomi.

​Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Raden Deni Atmiral.S.Sos.M.AP, yang juga seorang Dosen FISIP UISU, menilai bahwa kegagalan ini bukan insidental, melainkan cerminan dari kerapuhan struktural ketahanan energi nasional.

​Saat diwawancarai eksklusif oleh Bhineka News pada Selasa ( 9/11/2025) di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara ( UISU) Raden menekankan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem distribusi energi di Indonesia, khususnya Pertamina.

​Kegagalan Struktural, Bukan Sekadar Banjir

​Dalam analisisnya, Raden menyatakan bahwa alasan klasik seperti “banjir” dan “jalur terputus” tidak bisa lagi diterima dari sebuah BUMN sebesar Pertamina yang memiliki mandat strategis.

​”Krisis ini bukan hanya problem supply chain, tetapi problem governance. Konsep ketahanan energi kita terlihat rapuh ketika bersentuhan dengan bencana. Koordinasi pusat-daerah tersendat, dan sistem distribusi yang dimiliki Pertamina terbukti tidak adaptif terhadap prinsip mitigasi bencana.” Ujar Raden.

​Raden menambahkan bahwa di mata akademisi, negara dinilai bukan dari alasannya, tetapi dari kapasitas eksekusi di lapangan. Dalam kasus Sumatera, kapasitas tersebut terlihat kedodoran.

​Dampak Sosial Meluas: Kekacauan Mengintai
​Keterlambatan suplai BBM memiliki dampak sosial yang serius, jauh melampaui sekadar antrean panjang di SPBU. Raden menggaris bawahi tiga dampak utama yang terjadi saat ini.

“Ada tiga dampak utama yang terjadi akibat keterlambatan suplai BBM saat ini, pertama ​Penanganan Bencana Melambat, yang mana Logistik bantuan, perahu mesin, dan generator listrik untuk pengungsian sangat bergantung pada BBM. Kelangkaan membuat upaya evakuasi dan bantuan darurat tersendat. Kemudian ​transportasi dan Harga Komoditas Melonjak, Kelangkaan BBM melumpuhkan transportasi publik, menaikkan tarif angkot, dan mengganggu distribusi pangan, yang ujung-ujungnya memicu kenaikan harga komoditas di pasar. Nah, yang terakhir itu ketidakpercayaan Publik Menguat, Setiap kelangkaan BBM selalu meninggalkan residu ketidakpuasan sosial yang menumpuk,” jelas Raden.

​Tuntutan Mendesak: Audit dan Reformasi Manajemen Risiko
​Menyikapi kondisi ini, Raden mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melakukan langkah-langkah sistemik yang bersifat non-seremonial.

​Lima tuntutan krusial yang harus segera dilakukan. Pertama, ​Audit Ketahanan Distribusi Energi dengan melakukan audit menyeluruh terhadap jalur alternatif, gudang penyangga (buffer stock), dan skenario suplai cepat di wilayah rawan bencana.

Selain itu, Ia menuntut Transparansi Stok dan Pola Suplai. “Menuntut Pertamina lebih transparan agar publik tahu bagaimana aset negara dikelola dalam situasi krisis,” ujarnya.

​Reformasi Manajemen Risiko Pertamina juga menjadi hal yang perlu dituntut kepada Pertamina. Pertamina harus mengubah SOP dari berbasis kertas menjadi skenario yang berbasis simulasi dan teknologi.

Kemudian, perlu ​kolaborasi Distribusi Darurat bagaimana membentuk kolaborasi erat antara Pertamina dengan Pemda dan aparat TNI/Polri untuk memastikan distribusi logistik energi darurat.

Terakhir , Raden menekankan perlu adanya engawasan Independen dengan Pembentukan tim pengawasan independen untuk memastikan evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat kosmetik

​”Pertamina itu adalah simbol strategis Negara, namun simbol itu tidak berarti apa-apa jika ia lambat, tidak adaptif, dan kurang transparan dalam merespons bencana,” tutup Raden.

Sumatera sudah memberi peringatan keras. Pertanyaannya, Apakah Negara mau mendengarkan atau menunggu krisis berikutnya mengulang kegagalan yang sama? (acl/isl)