Pemulihan Pascabencana Aceh Masuki Fase Baru: Relokasi Dimulai dengan 600 Hunian Sementara di Aceh Tamiang
ACEH TAMIANG – Proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh memasuki babak baru dengan dimulainya fase relokasi warga. Sebagai langkah awal, pembangunan 600 unit hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang kini sedang dikerjakan secara intensif nonstop 24 jam, mengejar target penyelesaian pada awal tahun 2026.
Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan wujud partisipasi aktif negara melalui BUMN untuk membantu masyarakat terdampak. “Kami berkomitmen menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak guna mendukung proses pemulihan mereka,” ujar Dony saat meninjau lokasi, Selasa (30/12/2025).
Dony menambahkan, selain kecepatan, aspek kualitas lingkungan hunian menjadi prioritas. Kawasan huntara dirancang dengan fasilitas pendukung seperti area umum, tempat ibadah, dan ruang bermain anak, serta memperhatikan akses konektivitas. Ke-600 unit ini merupakan tahap pertama dari program lebih besar yang menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit di berbagai wilayah terdampak.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menyampaikan apresiasi atas kecepatan progres pembangunan. “Kami melihat pekerjaan berjalan 24 jam. Pemerintah daerah telah mempersiapkan lahan agar pembangunan tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan,” katanya. Ia berharap huntara dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan ‘kebetahan’ bagi warga selama masa transisi menuju pemulihan permanen.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, mengungkapkan skala kerusakan yang sangat besar di wilayahnya. Data sementara mencatat lebih dari 14.000 rumah terdampak, dengan sekitar 8.000 unit di antaranya rusak berat. “Untuk rumah rusak berat, opsi relokasi sangat mungkin dilakukan,” jelas Armia. Ia menekankan pentingnya kelengkapan data dan administrasi untuk memastikan bantuan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pembangunan tahap awal ini merupakan hasil kolaborasi sinergis berbagai pihak, melibatkan BUMN Karya, Himbara, PLN, Pertamina, Telkom, dengan dukungan penyediaan lahan dari PTPN Grup. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kawasan hunian sementara yang layak dan berfungsi baik bagi ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal. (Red)