Pansus PAD dan Penertiban Aset Daerah Memperkuat Pengawasan

Medan | Ketua Panitia khusus (Pansus) peningkatan PAD dan penertiban aset daerah El Barino Shah SH MH menilai pentingnya pembentukan Pansus guna memperkuat pengawasan dalam upaya peningkatan PAD Pemko Medan ke depan.nn“Untuk itu, kami dari tim pengusul mengajak seluruh anggota DPRD Medan tanpa memandang Fraksi maupun Komisi untuk memberikan dukungan penuh pembentukan pansus ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, kuat dan berkeadilan,” ujar El Barino Shah  yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan.nnHal ini disampaikan El Barino Shah atas penjelasan pengusul pembentukan Panitia khusus (Pansus) tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penertiban aset daerah dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (10/11/2025).nnMasih dalam penjelasan El Barino, adapun maksud dan tujuan pembentukan Pansus PAD dan aset daerah untuk melakukan kajian komprehensif atas kondisi aktual pad dan aset daerah.nnDan nantinya menyusun rekomendasi DPRD yang bersifat strategis dan dapat diimplementasikan oleh Pemko Medan. Pembentukan Pansus ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan gerakan strategis dan politis DPRD Kota Medan untuk memperkuatnkemandirian fiskal, mendorong efisiensi keuangan daerah, serta melindungi aset publik dari penyimpangan.nn“Kami tim pengusul mengajak seluruh anggota dprdkota medan yang terbagi dalam empat komisi, yang bermitra dengan banyak mitra/stakeholder terkait, untuk bersatu dalam dukungan dan semangat kebersamaan,” ulangnya.nnDikatakan, DPRD sebagai fungsi pengawasan dan anggaran yang diemban oleh DPRD bukannsekadar bersifat administratif, melainkan merupakan fungsi konstitusional dan strategis dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang undang.nnMenurut El Barino, beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi seperti basis data wajib pajak dan objek pajak belum sepenuhnyanterintegrasi antar-perangkat daerah. Potensi kebocoran dalam pemungutan akibat lemahnya pengawasan lapangan dan validasi pelaporan.nnBukan itu saja tambah El Barino, belum maksimalnya penerapan digitalisasi sistem perpajakan daerah. (red)